ANALISA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR.46/PDT.P/2016/PN.SKT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmaniah saja tetapi juga ada ikatan rohani yang berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara sorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perkawinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antra sorang laki-laki dengan seorang perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan rumah tangga pun menjadi kuat sehingga tidak akan mudah roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan. Perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dianalisis bagaimana kedudukan hukum perkawinan beda agama di Indonesia? bagaimana kedudukan dan akibat hukum dari Penetapan Pengadilan Negeeri Surakarta Nomor. 46/Pdt.P/2016/PN.Skt ? Bagi umat islam setelah dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 44, perkawinan campuran beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim telah dilarang secara penuh. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dibentuk dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum perkawianan nasional yang berlaku untuk semua warga negara, serta kepastian hukum dimana undang-undang ini bertujuan menjamin terwujudnya kesejahteraan yang lebih mendalam sebab perkawinannya didasarkan kepada keyakinan dan perkawinan tersebut juga harus dicatatkan sehingga menjamin kepastian hukum untuk mendapatkan hak. Dalam memutuskan suatu perkara hakim harus memperhatikan perundang-undangan yang berlaku berikut peraturan pelaksanaannya, juga harus menggali nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat juga disimpulkan apabila suatu perkawinan dilakukan tidak menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing atau ada salah satu larangan perkawinan yang dilanggar maka perkawinan tersebut adalah tidak sah.

1.  UEU-Undergraduate-12881-cover.Image.Marked.pdf - 241 KB
2.  UEU-Undergraduate-12881-pengesahan.Image.Marked.pdf - 600 KB
3.  UEU-Undergraduate-12881-persetujuan.Image.Marked.pdf - 548 KB
4.  UEU-Undergraduate-12881-pernyataan.Image.Marked.pdf - 604 KB
5.  UEU-Undergraduate-12881-publikasi.Image.Marked.pdf - 631 KB
6.  UEU-Undergraduate-12881-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 239 KB
7.  UEU-Undergraduate-12881-abstrak.Image.Marked.pdf - 238 KB
8.  UEU-Undergraduate-12881-daftar isi.Image.Marked.pdf - 374 KB
9.  UEU-Undergraduate-12881-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 646 KB
10.  UEU-Undergraduate-12881-putusan.Image.Marked.pdf - 502 KB
11.  UEU-Undergraduate-12881-bab1.Image.Marked.pdf - 764 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD